Tuesday, August 08, 2006
Golput Pun Berbicara

NEWSLETTER MERAH PUTIH
EDISI MEI-JULI 2003
Halaman 7-8

LAPORAN UTAMA
Golput Pun Berbicara


Mereka tidak ubahnya seperti kacang yang lupa kulitnya. Setelah pemilu selesai, kursi empuk sudah diduduki, mereka lebih terkesan menunggu bola dari pada menjemputnya.

Golput menurut Sosiolog Arief Budiman, sesunguhnya merupakan kritik bagi calon atau partai peserta pemilu. Setiap tindakan seseorang, tak terkecuali dalam politik selalu memiliki alasan. Seseorang menjadi anggota sebuah organisasi, setidaknya karena ia merasa bahwa ia akan memperoleh keuntungan tertentu. Demikian pula seseorang yang memberikan suara dalam sebuah pemilihan. Ia melakukan itu karena merasa suaranya, baik langsung maupun tidak langsung dapat tersalurkan atau dapat ikut mempengaruhi pembuatan keputusan.

Pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu tahun 1999 yang konon sebagai pesta demokrasi, memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen untuk membawa dan memperjuangkan aspirasinya serta memilih pemimpin bangsa untuk membawa pada kehidupan yang lebih baik, ternyata hanya sebatas janji-janji palsu yang tidak pernah terealisasikan. Kalau kemudian rakyat memilih Golput pada pemilu 2004 yang akan datang, apakah mereka kelompok yang tidak bertanggung jawab dan putus asa?

Menyebut mereka putus asa, mungkin ada benarnya, putus asa terhadap partai- partai peserta pemilu. Tetapi bukan berarti mereka tidak bertanggung jawab. Sikap tidak memilih itulah tanggung jawab yang mereka tunjukkan, karena lima tahun sebelumnya mereka tidak tepat dalam memilih partai peserta pemilu. Kekecewaan itu ada dalam tiga hal.

Pertama, janji-janji partai peserta pemilu hanya sebuah mimpi yang tidak pernah terealisasi. Janji untuk mensejahterakan rakyat, kebijakan yang berpihak pada rakyat, ternyata malah melupakan rakyat yang suaranya ketika pemilu hanya dijadikan alat legitimasi politik. Mereka tidak ubahnya seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Setelah pemilu selesai, kursi empuk sudah diduduki, mereka lebih terkesan menunggu bola dari pada menjemputnya.

Masih segar dalam ingatan, bagaimana ratusan warga korban waduk Kedung Ombo yang sedang berdemo di depan kantor DPRD dan Gubernur Jawa Tengah yang menuntut ganti rugi tanah mereka yang cuma dihargai kurang dari harga satu batang rokok, Rp 300 per meter. Bahkan ada sebagian warga yang belum menerima ganti rugi. Kemarahan yang ditahan selama 12 tahun membuat Parman, wakil masyarakat Kedung Ombo, berteriak di hadapan para wakil rakyat dan pejabat, “jika pemerintah tetap tidak mengindahkannya, maka kami mengancam akan golput pada pemilu mendatang.” Hal senada juga dikatakan Parjan, ketua Serikat Korbaan Kedung Ombo. Menurutnya tidak ada gunanya ikut pemilu, kalau wakil yang dipilihnya tidak dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.

Kedua, moralitas politisi yang selalu dipertanyakan. Kenyataan ini dapat dilihat dari keberadaan sebagian anggota dewan yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, sehingga tidak heran bila dalam waktu yang singkat dapat mengumpulkan harta yang berlimpah. Padahal disadari atau tidak akan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Kecenderungan ini dikuatkan oleh M. Basuki, mantan ketua DPRD Kota Surabaya yang sekarang sedang mendekam di LP Medaeng Surabaya atas kasus dugaan korupsi. Ia mengatakan “Jadilah politisi kalau ingin cepat kaya.” Sudah bukan rahasia umum lagi kalau menjadi anggota dewan pasti kaya, rumah dan mobil mewah akan cepat dimilikinya, padahal kalau hanya bermodal gaji yang diterimanya sangat sulit mengumpulkan harta berlimpah dalam sekejap. Kasus Basuki tidak ubahnya seperti iceberg yang hanya tampak kecil di permukaan. Begitu juga dengan Akbar Tanjung, ketua DPR RI, yang jelas-jelas divonis kurungan penjara atas kasus penyelewengan dana Bulog.

Di samping itu, dalam mata politisi, solusi atas masalah politik terbatas pada mekanisme antar partai: kompromi , aliansi, koalisi, lobby, lalu bagi-bagi kue kekuasaan, tanpa mendengar suara grass root. Perdebatan yang ada lebih mengarah pada kepentingan kelompok seperti penentuan undang-undang menyangkut pemilu, pemilihan presiden, kepala daerah dan yang lainnya. Contoh kecil adalah Dalam pembahasan syarat capres dan wapres fraksi-fraksi di senayan tetap bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Sebagian tetap menginginkan capres harus bergelar sarjana, karena calon dari yang bersangkutan seorang sarjana, sebagian lagi hanya mensyaratkan lulusan SLTA karena calonnya memang hanya lulusan SLTA. Debat kusir itu akhirnya gagal membuahkan kesepakatan dan diserahkan pada Panja, padahal tidak sedikit uang rakyat yang digunakan untuk membiayai sidang wakil-wakil rakyat.

Ketiga, sampai sekarang, kinerja anggota dewan dan pemerinah terkesan stagnan, baik di sektor ekonomi, hukum dan yang lainnya. Kebuntuan penyelesaian, persoalan ekonomi berupa jeratan hutang dan penyakit KKN, saat ini boleh dikata sudah final bagi pemerintah dan DPR. Yang dapat dilakukan antara lain : (1) menambah hutang luar negeri yang sampai saat ini hutang ke IMF sudah mencapai US 9,7 milyard, anehnya hutang sebesar itu tidak membuat rakyat sejahtera. (2) Mencabut subsidi, dengan alasan demi kepentingan rakyat, padahal begitu dahsyatnya demonstrasi yang menentang kebijakan itu dan banyaknya masyarakat nelayan yang berhenti melaut karena harga BBM yang mencekik. (3) Menjual aset negara seperti PT. Telkomsel, Indosat, BCA dan yang lainnya. Padahal bisa saja penghematan dapat dilakukan dengan cara misalnya memotong gaji seluruh pejabat yang digaji oleh negara dengan resiko mengurangi pendapatan partai, atau mencabut subsidi kepada partai politik yang jumlahnya lebih dari satu triliun rupiah per tahun.

Dalam bidang hukum, penyelesaian kasus-kasus besar yang melibatkan banyak tokoh partai yang berbeda-beda, sering tidak jelas, karena adanya lobby-aliansi-koalisi atau lainya. Akbar Tanjung yang sudah jelas-jelas divonis hukuman penjara, ternyata dengan enaknya berkeliaran dan memimpin-sidang, begitu juga kasus korupsi jaksa agung yang terkesan ditutup- tutupi. Padahal ketika kampanye pemilu, seluruh elit politik dengan lantangnya menentang praktek KKN, dan memperjuangkan nasib rakyat.

Di samping itu kualitas anggota dewan juga dipertanyakan, sehingga pemilu tak ubahnya ajang pembelian kucing dalam karung, karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Utsman Ihwan, ketua DPRD Sidoarjo Jawa Timur, penilaian itu tidak berlebihan, karena tidak sedikit anggota dewan yang tidak memiliki basik keilmuan yang mapan. Ia menambahkan, komisi D yang fokusnya pada pembangunan fisik, ternyata diisi oleh anggota dewan yang tidak mempunyai basic sipil perencaanaan. Komisi B yang menangani perencanaan keuangan, ternyata anggota dewan yang bersangkutan tidak ahli manajemen keuangan, begitu juga dengan komisi lainnya.

Bertiupnya angin reformasi membawa harapan-haran baru terhadap partai-patai dan tokoh-tokoh baru untuk membawa negeri ini meninggalkan kegelapan menuju kecerahan. Kini hampir semua tokoh telah menunjukkan jati dirinya, mulai angkatan tua dan berumur di atas 70 tahun hingga yang masih muda. Semuanya naik panggung, dan ingin menang. Lalu rakyat melihatnya, dan sebagian besar tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kiranya tidak terlalu berlebihan bila Gus Dur dan Todung Mulya Lubis memprediksikan meningkatnya kecenderungan golput pada pemilu 2004 mendatang.

Hal ini karena (1) meningkatnya kedewasaan rakyat dalam hal politik. Golongan ini lebih banyak menilai atas kinerja para partai politik yang ujung-ujungnya menimbulkan rasa tidak percaya dan akhirnya tidak akan memilih lagi. (2) masih banyaknya rakyat yang tidak paham terhadap masalah politik. Mereka tidak mau terlibat masalah politik yang diterjemahkan dengan tidak menggunakan hak pilihnya. (3) Sulitnya pemilih berpindah ke partai yang secara ideologis berlawanan. Secara jelas terdapat pengelompokan antara partai nasionalis, Islam, moderat , dan masing-masing memiliki sub lagi, seperti Islam fundamental, moderat sekuler, nasionalis moderat, kiri, dan yang lainnya. Pemilih partai-partai Islam, sulit untuk berpindah menjadi pendukung partai nasionalis, demikian juga sebaliknya. Adanya kedekatan emosional seperti ini mengarahkan seseorang untuk tetap memilih partai lama, atau tidak memilih sama sekali bila mengalami kekecewaan. Karena itu wacana golput sudah menjadi milik umum dan memasyarakat, dan kebetulan kinerja partai-partai tidak memuaskan. Prediksi akan meningkatnya jumah golput secara berlipat menjadi masuk akal.

Sholihin Hasan
Pemimpin Redaksi LPM FORMA
Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya

Abstain, Tidak Sah, GOLPUT

NEWSLETTER MERAH PUTIH
EDISI MEI-JULI 2003
Halaman 6-7


LAPORAN UTAMA

Abstain, Tidak Sah, GOLPUT

Tiga istilah yang esensinya sama tapi memiliki makna berbeda sesuai dengan pemaknaan sosial-politik yang melahirkannya.

Masih lekat di ingatan, ketika sidang MPR 1999 memilih presiden dengan calon Abdurahman Wachid dan Megawati. Anggota MPR yang tidak memberikan suaranya pada kedua calon tersebut, mereka disebut ‘abstain’.

Dalam konteks pemilu, kertas suara yang dicolok lebih dari satu gambar partai politik, atau dicolok di bagian bingkai gambar maka kertas suara dinyatakan ‘tidak sah’.

‘Golput’. Banyak perumpamaan disandingkan padanya, Arief Budiman misalnya, mengibaratkan golput seperti nyamuk, selalu mendengung di telinga membuat susah orang tidur, tapi ketika lampu dinyalakan, ia tak tampak batang hidungnya. Atau Ali Moertopo, mengistilahkan golput dengan kentut, tercium baunya tapi tak berbentuk.

Setiap menjelang pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, golongan putih (golput) selalu jadi perbincangan. Pasalnya, golput adalah mereka yang tidak berpatisipasi dalam pemilu atau mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pada dasarnya setiap pemilu tidak semua eligible voters (orang yang punya hak pilih) akan menggunakan hak pilihnya.

Bahkan di negara Barat penganut demokrasi liberal, tingkat orang yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih besar dari yang menggunakan hak pilihnya. Amerika misalnya, di pemilu 1960, warga yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai hampir 50 persen dari eligible voters. Dan di Swis mencapai 50 persen lebih.

Di Indonesia, setiap pemilu selalu ada warga eligible voters yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Pada pemilu 1955 (pemilu pertama) populasi penduduk Indonesia mencapai 77.987.879 jiwa dengan 43.104.464 jiwa yang mempunyai hak suara. Pemilu 1955 dilakukan dua kali, pertama memilih DPR, yang kedua memilih Konstituante. Hasilnya 37.787.569 suara (DPR) dan 37.873.111 suara (Konstituante).

Dan pemilu 1971 perolehan suara 54.699.509 dari 58.558.776 pemegang hak pilih. Pemilu 1999 memperoleh 105,8 juta suara dari 126,7 juta pemegang hak pilih.

Istilah golput sendiri muncul menjelang pemilu 1971. Arief Budiman, Adnan Buyung Nasution, Marsilam Simanjutak termasuk diantaranya yang mengampanyekan golput, dan dianggap sebagai pelopornya. Mereka menyatakan bahwa golput bukan organisasi, melaikan gerakan kultural untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak asasi politik masyarakat.

Munculnya fenomena golput tidak lepas dari kondisi sosial-politik waktu itu. Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua setelah 1955 dan merupakan babak pertama dari penyederhanaan partai politik.

Dalam rentang masa itu banyak perubahan yang terjadi mengenai undang-undang yang mengatur kepartaian, keormasan, kekaryaan dan undang-undang pemilu. Berawal dari Sidang Umum MPRS 20 juni – 5 Juli 1966 yang mengeluarkan Tap MPRS No XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan, dan kekaryaan mengamanatkan kepada pemerintah dan DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong) agar segera membuat UU yang mengatur kepartaian, keormasan, dan kekaryaan menuju pada penyederhanaan.

Dengan demikian segala peraturan yang menyangkut kepartaian, keormasan, kekaryaan dan undang-undang pemilu ditinjau kembali. Ada beberapa perubahan dan penambahan mengenai peraturan tersebut.

Salah satunya dicabutnya Perpres (Peraturan Presiden) No.2/1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negeri warga negara Republik Indonesia. Yang dimaksud pejabat negeri dalam UU tersebut; a. Pegawai pemerintah pusat yang digaji menurut golongan F dari PGPN 1955 (pegawai tinggi) dan pegawai pemerintah daerah yang digaji sesuai golongan F; b. Semua anggota angkatan perang dan kepolisian negara; c. Anggota direksi/ pimpinan/ staf pada badan-badan usaha/ yayasan/ perusahaan/ lembaga negara yang secara langsung maupun tidak langsung seluruhnya untuk sebagian dimiliki oleh negara.

Proses perubahan UU kepartaian dan UU pemilu bermuara pada munculnya Golkar (golongan karya) yang didirikaan pemerintah sebagai kontestan pemilu 1971, yang akhirnya lahir sebagai pemenang, bersama 9 partai politik yang sudah mengalami penyederhanaan, diantaranya Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Persatuan Tarbiyah (Perti), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Murba, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Karena pemilu 1971 dianggap tidak mencerminkan demokrasi, dan dianggap sebagai praktek manipulasi kekuasaan dari pemerintah akhirnya Adnan Buyung Nasution, Arief Budiman, Marsilam Simanjutak, Asmara Nababan, Imam Waluyo, Julius Usman, Husin Umar (mereka termasuk eksponen generasi muda angkatan 66) menyerukan pada masyarakat untuk menjadi penonton yang baik pada pemilu tersebut, artinya tidak menggunakan hak pilihnya.

Dalam kampanyenya mereka menyebarkan tanda gambar golput, bentuknya mirip dengan tanda gambar golkar yang berada dalam bidang segi lima, tapi warnanya putih tanpa lambang pohon beringin di tengahnya.

Sejak itu warga yang mempunyai hak pilih tapi tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu disebut sebagai golput. Dan golput dalam pemilu dianggap sebagai suara protes terhadap tirani kekuasaan pemerintah dan pemilu yang selalu dimanipulasi.

Selain eligible voters yang tidak menggunakan hak suaranya dengan tidak mendatangi tempat pemungutan suara (TPS), ada fenomena lain dalam setiap pemilu, yakni mendatangi TPS tapi memilih semua gambar di kertas suara (dinyatakan tidak sah).

Ada dua kemungkinan kenapa warga eligible voters melakukan demikian, pertama, tidak memahami mekanisme pencoblosaan. Kedua, sengaja menjadikan suaranya tidak sah, yang memang tidak ingin menggunakan hak pilihnya, tapi karena berada di lingkungan yang menganggap golput sebagai tindakan tidak bertanggung jawab.

Kalau yang pertama yang menyebabkan tidak sahnya suara eligible voters, betapa payahnya sistem pemilu kita sampai eligible voters tidak tahu mekanisme pencoblosan, atau begitu parahnya masyarakat kita, jadi fenomena demikian menjadi kritik bagi pemilu dan kehidupan bangsa.

Dan bila yang kedua dengan alasan sebagian warga memang tidak mau terlibat dalam kegiatan politik; tidak yakin akan perubahan positif yang dihasilkan pemilu; merasa puas dengan keadaan yang ada dan menganggap keadaan tidak terlalu buruk, sehingga apapun hasil pemilu tidak merubah keadaan. Ini juga menjadi kritik bagi pemilu dan menjadi tantangan bagi pemerintahan (hasil pemilu) selanjutnya.

Iskandar Dzulqornain
Pemimpin Umum LPM Solidaritas
IAIN Sunan Ampel Surabaya

Miskinnya Kepercayaan Masyarakat Pada Parpol : Luruhnya Demokrasi, Bangkrutnya Legitimasi

NEWSLETTER MERAH PUTIH
EDISI MEI-JULI 2003
Halaman 4-6

LAPORAN UTAMA
Miskinnya Kepercayaan Masyarakat Pada Parpol:
Luruhnya Demokrasi, Bangkrutnya Legitimasi

Diskursus golput menggema lagi. Menandai akan ada "Pesta Demokrasi" —meminjam istilahnya Sabam Sirait untuk menyebut pemilihan umum—, tepatnya 2004 nanti. Mulai dari penggede negara sampai kawula alit pun turut serta memberi makna tentang golput.

Panasnya perbincangan golput dewasa ini paling tidak diawali sejak pembahasan RUU Pemilihan Umum, yang sekarang sudah menjadi UU. Sebab di pasal 139 tersebut mengatur dan mengancam hukuman serta denda bagi para penganjur golput. Berbagai tanggapan atas pasal karet ini pun kemudian meluap, mulai dari penunjukan adanya kebangkrutan legetimasi partai politik di mata masyarakat sampai pada indikasi kemunduran proses transisi demokrasi yang sedang dibangun bangsa ini.

Di balik perdebatan mengenai golput, ada beberapa hal penting yang perlu kita pikirkan kembali. Antara lain menyangkut posisi golput dalam demokrasi dan hubungan antara tingkat partisipasi pemilih dan kapabilitas sebuah sistem politik. Hal ini penting untuk diperhatikan karena menyangkut paradigma kita dalam membangun demokrasi di Indonesia ke depan.

Menampik Stigma, Mengakui Golput Sebagai Hak politik Warga

Golput sampai saat ini masih dipenuhi oleh stigma buruk dan makna negatif. Sebagian kalangan menganggap golput sebagai pilihan bodoh, kelompok putus asa, tidak bertanggung jawab, tidak mau ambil risiko, mau enak sendiri, tidak peduli, atau barisan sakit hati. Hal ini dikata akan menciderai dari proses demokrasi di negara ini.

Anggapan demikian tentunya harus cepat diubah. Sebab lahirnya golput adalah bentuk protes kepada pemerintahan yang tidak pernah memperjuangkan aspirasi rakyat. Pandangan minor terhadap golongan ini ditunjukkan semasa pemerintahan Orde Baru. Melalui berbagai cara, rezim yang berkuasa memobilisasi masyarakat untuk memberikan suara demi kesuksesan pemilu. Ada bermacam-macam bentuk ancaman yang dapat dikenakan bagi mereka yang menolak atau mengkritik kebijakan ini, mulai dari interogasi hingga tuduhan makar dan sebagainya. Ini bisa dilihat pada kasus kampanye golput yang diintrodusir oleh kalangan intelektual yang bergulir sejak tahun 1970-an.

Dalam sistem politik dengan karakteristik mobilized participation yang begitu dominan, seperti dalam kasus Orde Baru, partisipasi politik tidak ditempatkan sebagai hak, tetapi lebih merupakan kewajiban bagi warga negara. Ini adalah sebuah kesalahan mendasar yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara. Adalah benar bahwa demokrasi pada sebuah negara, salah satunya, ditunjukkan oleh tingkat partisipasi warga negaranya. Akan tetapi, partisipasi politik yang dimaksud adalah partisipasi politik efektif dan berdasarkan kesukarelaan. Ironisnya paradigma demikian masih bersemayam kuat di era sekarang. UU Pemilu adalah bukti paling kongkrit. Mengatur golput dengan tujuan mencegah meluasnya jumlah rakyat yang menolak pemilu bukan saja sebagai bentuk campur tangan, melainkan juga menindas hak politik setiap orang. Pada intinya, UU Pemilu hendak di-akali untuk melarang golput.

Dalam konteks ini, pemilu harus dilihat sebagai sarana utama partisipasi politik masyarakat secara langsung demi pernyataan atau perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam pendirian ini, masyarakat adalah subyek politik; dan peserta pemilu adalah obyek politik. Sebagai subyek politik, masyarakat boleh menentukan pilihannya secara bebas, termasuk keputusan untuk tidak memilih satu pun di antara peserta pemilu, bila ternyata tidak ada satu pun pilihan yang dapat memuaskan pertimbangan pemilih.

Pendirian ini tidak dapat melarang masyarakat untuk menyatakan dirinya golput. Karena, sebagai subyek politik, masyarakat sendirilah yang menentukan keputusan untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilu. Masyarakat dihargai sebagai aktor yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan pilihan-pilihan politik. Pelibatan masyarakat dalam pemilu merupakan partisipasi aktif, yakni masyarakat ikut atau tidak ikut pemilu karena mau dan tahu apa yang harus dilakukan secara sukarela.

Maka melarang golput adalah tindakan konyol. Sebab ia merupakan bagian dari proses demokratisasi. Tindakan memilih bukanlah merupakan kewajiban, namun ia adalah hak. Maka kesadaran untuk tidak memilih adalah otoritas tiap warga.

Melonjaknya Angka Golput dan Kebangkrutan Legitimasi Pemerintahan

Banyak tokoh yang menengarai bahwa Pemilu 2004 nantinya akan kental diwarnai oleh golput. Hal ini disebabkan karena susutnya kepercayaan terhadap partai politik yang ada dalam mewakili kepentingan masyarakat. Berkembangnya sistem multipartai tidak sebangun dengan meningkatnya keterwakilan aspirasi masyarakat dalam politik. Partai politik kini dinilai lebih sibuk dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Hal inilah yang melatari lahirnya ketidakpercayaan masyarakat pada parpol. Gemuruh ketidakpercayaan masyarakat ini ditangkap pemerintah. Kenyataan demikian, kata Wawan Ichwanuddin, Staf Peneliti pada Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI Depok, sebagai faktor yang melatarbelakangi adanya pasal karet di UU Pemilu tersebut.

Ya. Gemuruh suara itu terdengar di mana-mana, dan tak dapat dibendung. Maka tidak salah jika Direktur Center for Electoral Reform (CETRO) Todung Mulya Lubis memprediksi jumlah Golput pada Pemilu 2004 akan berkisar 40-50% (MetroTV, 25 Januari 2003). Sebuah prediksi yang luar biasa, baik dari sisi keberanian maupun angkanya. Katakanlah pada kenyataannya tidak sebanyak itu, tetapi 20-25% saja yang tidak memilih, itu telah cukup untuk memaksa bangsa ini mengaca diri secara sungguh-sungguh, karena jumlah itu setara dengan 10 kali lipat electoral threshold (ET) —batas minimal suara untuk partai peserta pemilu.

Jika berkaca pada Pemilu 1999, hanya PDIP dan Golkar yang mendapatkan suara lebih dari 20%. Jika pada Pemilu 2004 nanti jumlah perolehan suara masing-masing partai dikurangi penambahan jumlah golput, bisa-bisa juara kedua atau ketiga dari hasil pemilu adalah Golput! Bila prediksi Todung itu benar, golput bahkan bisa menjadi pemenang pemilu 2004.

Meski di masa Orba jumlah pemilih berkisar 90%, namun itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menakar keberhasilan demokrasi. Pemilu saat itu tidak lebih dari pesta para elit di tengah kesederhanaan dan pragmatisme pemilih. Peserta hanya 3 macam, itupun yang dua sulit untuk dipilih karena berbagai tekanan dan karena sistem.

Pada Pemilu 1999, ketika rakyat belum tahu persis karakter partai-partai baru, mereka dapat menentukan pilihan tanpa ‘banyak tingkah’. Saat itu terdapat 48 partai peserta pemilu, dan semuanya mendapatkan suara, mulai yang beberapa puluh ribu (10 partai mendapat kurang dari 100 ribu suara), beberapa ratus ribu (9 partai mendapatkan antara 100-200 ribu, 18 partai mendapatkan antara 200-400 ribu, 2 partai antara 500-700 ribu), hingga beberapa puluh juta orang (terbanyak PDIP 35.689.073 suara). Jumlah suara yang sah saat itu mencapai 105,8 juta, dari 126,7 pemilih yang memiliki hak suara. Agak sulit menentukan jumlah persis Golput dari selisih sekitar 21 juta suara yang terdiri dari kartu suara rusak (tidak sah) dan hak suara yang tidak digunakan, karena tidak diketahui apakah dengan alasan kesengajaan atau tidak. Hanya yang didasari kesengajaan yang dapat disebut sebagai Golput. Tetapi angka antara 13-15% (setara dengan 16-19 juta orang) nampaknya masuk akal untuk memperkirakan jumlah Golput pada Pemilu 1999.

Melonjaknya jumlah golput ini bukan tanpa alasan. Setiap tindakan seseorang, tak terkecuali dalam politik, selalu ada alasannya. Inilah yang dalam literatur ilmu politik disebut sebagai political efficacy. Ketika ia merasa suara yang diberikannya akan sia-sia karena tidak memiliki pengaruh atau dampak apa-apa, ia cenderung untuk tidak memberikan suaranya. Menurut Wawan, ketika seseorang memilih untuk bersikap apatis atau tidak ikut berpartisipasi, ada beberapa alasan mengapa itu dilakukan, antara lain, (1) Tidak paham terhadap masalah politik sehingga ia tidak mampu atau mau terlibat dalam kegiatan politik, (2) Ia tidak yakin akan hasilnya. Keikutsertaannya tidak akan membawa pengaruh positif bagi keadaan yang ada, (3) Ia merasa puas terhadap keadaan yang ada dan menganggap keadaan tidak terlalu buruk, apa pun hasil pemilihan tidak akan mengubah keadaan. Ini banyak terjadi di negara dengan sistem politik yang sudah mapan, dan (4) Ia berada dalam lingkungan yang memandang tinggi orang yang yang tidak berpartisipasi. Keinginan sebagian pemilih untuk golput pada Pemilu 2004 juga memiliki motif yang serupa, meskipun mungkin dengan sedikit pergeseran. Sasaran kritik dari golput sekarang tidak lagi hanya pemerintahan yang sedang berkuasa, tetapi juga lembaga politik lain, yakni partai politik.

Bila jumlah golput tidak signifikan, semua anggapan miring itu dapatlah dibenarkan. Tetapi bagaimana bila jumlah golput membengkak hingga melebihi jumlah perolehan seluruh partai kecil? Total perolehan suara partai yang lolos ET Pemilu 1999 adalah 93.676.373, sehingga massa partai tersingkir maksimum berjumlah 12.110.228 atau 11,44%, hanya separuh dari jumlah perkiraan Golput 2004. Bila 50% dari suara itu menambah jumlah Golput, angkanya berkisar 5,5%.

Bila demikian, meski hasil pemerintahan pasca 2004 nanti sah secara prosedural, namun ia miskin legitimasi. Dengan sendirinya masyarakat sudah membuktikan ketidakpercayaan mereka pada kemenangannya itu. Realitas ini tentu saja akan memiskinkan wibawa pemeritahan dalam mengatur negara ini. Atau bisa jadi masyarakat tidak akan pernah mengakui pemerintahan nantinya.

Miskinnya Kepercayaan dan Hambatan Demokratisasi

Selain dari kebangkrutan legitimasi pemerintahan pasca pemilu 2004, miskinnya kepercayaan masyarakat ini akan berekses pada penghambatan proses demokratisasi. Jika dilihat lebih jauh dalam konteks transisi dan upaya konsolidasi demokrasi yang kini sedang dirintis di Indonesia, pergeseran (perluasan) sasaran kritik golput tersebut membawa dampak yang serius. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik, baik eksekutif, birokrasi, lembaga peradilan, lembaga perwakilan maupun partai politik adalah sebuah hambatan besar bagi perkembangan demokrasi.

Rendahnya kepercayaan terhadap sistem politik yang ada adalah sebuah kondisi yang membahayakan bagi masa depan demokratisasi. Bagaimanapun, sebuah rezim demokrasi terkonsolidasi hanya jika mayoritas publik, meskipun dalam keadaan sulit atau krisis, tetap pada keyakinan bahwa prosedur dan lembaga demokratis merupakan jalan yang paling tepat untuk mengatur kehidupan bersama serta dukungan publik terhadap alternatif-alternatif nondemokratis sangat kecil.

Dalam konteks ini kecenderungan golput pada pemilu mendatang dapat dipahami argumentasinya, yaitu sebagai kritik atas kondisi politik yang ada. Keikutsertaan dalam pemilu hanya akan memanjakan partai politik dengan prilakunya sekarang. Partai akan menikmati besarnya dukungan publik, meskipun kenyataannya mereka tidak mampu mewakili kepentingan masyarakat. Keadaan pun akan bertambah buruk.

Sebab demikian, biarkan golput menjadi bagian dari praktik politik warga negara dalam berdemokrasi. Di beberapa negara lain sistem politik tetap berjalan, meskipun angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya berkisar antara 50-60%. Stabilitas sebuah sistem politik lebih ditentukan oleh kapabilitas sistem tersebut dalam memenuhi fungsinya.

Selain itu, kita juga sadar bahwa masalah pemilu bukanlah hanya golput. Ada berbagai macam masalah yang lebih besar yang semestinya memperoleh perhatian serius dalam pemilu mendatang, antara lain masalah aturan-aturan pelaksanaan dari sistem pemilihan yang digunakan, penyelenggaraan pemilu yang bersih, dan politik uang.

Maka saat ini kita harus mulai menggeser paradigma dalam melihat golput dan partisipasi politik dalam konteks demokrasi di atas mutlak diperlukan agar pemilu mendatang tidak lagi hanya demokasi prosedural semata. Lebih jauh dari itu subtansi untuk targetan membangun demokrasi secara utuh yang mestinya dipertimbangkan.

Melarang golput justru akan memandulkan dinamika politik yang ada. Sebab ia merupakan bagian untuk mempresentasikan aspirasi politiknya. Negara tentu tidak boleh menjadikannya sebagai suatu yang merugikan atau bahkan dianggap sebagai penyakit yang harus diberantas. Ini adalah kekonyolan paradigma.

Biarkan dalam pemilu 2004 nanti golput bebas berbicara. Tiap atribut golput yang tumpah ruah ke jalan adalah hiasan demokratisasi bangsa ini.

Moh. Kodim
Sekjend Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Kota Surabaya dan
Pemimpin Redaksi LPM EDUKASI Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Ketika Golput Terpasung oleh Ketentuan Hukum

NEWSLETTER MERAH PUTIH
EDISI MEI-JULI 2003
Halaman 2-3


LAPORAN UTAMA
Ketika Golput Terpasung oleh Ketentuan Hukum

"All people have the right of self-determination. By virtue of the right they freely determine their political status,and freely pursue their economic, social and cultural development."

Itulah penggalan pasal yang terdapat dalam Vienna Declaration and Programme, International Covenant on Politics and Civilians Right, 16 Desember 1966. Jika mengacu pada suatu faham bahwa hak universal tiap orang tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan dan negara, maka internsionalitas adalah jawaban yang baku tentang status politik tiap-tiap manusia.

Tapi sekali lagi setiap wilayah mempunyai nation character-nya sendiri-sendiri. Oleh karenanya suatu negara terbentuk untuk dapat membuat suatu nation characternya yang baru atau kebalikannya. Kemudian orang-orang yang bergabung di dalamnya tunduk terhadap hukum positif yang dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban bagi masyarakatnya.

Perkembangan hukum di suatu negara terkait erat dengan perkembangan masyarakatnya. Kondisi-kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan dan perkembangan hukum. Dengan adanya berbagai persoalan baru yang timbul dari perubahan sosial tersebut, maka hukum harus responsif agar tidak tertinggal. Kalau tidak demikian akan betul-betul menimbulkan persolan pada saat jarak yang memisahkan antara peraturan formal dengan kenyataan yang terjadi telah melampaui batas-batasnya yang wajar. Mengutip pendapat Yehezkel Dror, bahwa persolan akan terjadi bila hukum secara nyata tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari perubahan-perubahan sosial yang besar, atau apabila tingkah laku sosial dan kesadaran akan kewajiban berbeda dengan tingkah laku yang dikehendaki oleh hukum. Anomali itu, di Indonesia, telah tergambar nyata dengan adanya berbagai krisis yang melanda negeri ini. Bukankah adanya kultur kekerasan yang sekarang menjadi tren dan diperagakan secara masif di seluruh negeri ini, merupakan buah dari tidak dipercayainya hukum untuk menyelesaikan persoalan secara adil dan damai.

Perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia pada saat ini, terutama dalam hal aspirasi politik, begitu nampak. Keengganan masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pesta Pemilu dari tahun ke tahun kian membudaya. Bukan hal yang aneh karena semua itu lahir dan muncul dari memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemilu itu sendiri dan terlebih pada partai Politik yang ada.

Kenyataan yang ada sekarang adalah masyarakat sudah semakin pandai dan cukup cerdas dalam mengamati partai politik yang ada. Kejenuhan akan janji-janji yang melenakan sesaat (saat kampanye saja), tanda tanya besar masyarakat tentang quo vadis pasca Pemilu, dan tidak terwujudnya program-program partai yang dijanjikan saat kampanye, adalah dorongan kuat bagi masyarakat Indonesia saat ini untuk memilih GOLPUT.

Mengenai quo vadis pasca pemilu juga aspek yang tidak dapat dilepaskan dari pilihan Golput masyarakat. Mengamati semakin tidak jelasnya pola kehidupan bernegara pasca Pemilu, legitimasi pemerintahan yang terbentuk pasca pemilu memantapkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi di pesta politik tiap lima tahun sekali itu.

Masalah kemudian muncul ketika pilihan Golput itu dinggap penghalang oleh negara dalam kehidupan demokrasi dan berpolitik di negeri merah putih ini. Entah sebagai upaya untuk meredam atau membungkam aspirasi masyarakat, maka negara mengeluarkan berbagai ketentuan hukum tidak akomodatif mengenai kebebasan aspirasi politik rakyat. Ironinya ketentuan hukum tersebuat tertuang dalam pasal-pasal karet yang menimbulkan interpretasi subyektif dari penyidik dan bahkan hakim sebagai pengambil keputusan.

Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu merupakan salah satu cara yang digunakan untuk "mengamankan" aspirasi masyarakat pada Golput sebagai pilihan politik. Undang-Undang Pemilu sebagai produk hukum merupakan refleksi tarik menarik kepentingan dalam konteks konfigurasi politik sesaat. Konfigurasi politik saat ini sangat didominasi oleh kekuatan partai politik, karena itu tarik-menarik kepentingan politik dalam UU Pemilu pun untuk sebagian besar merefleksikan kepentingan partai Politik. Sejak Undang-Undang Pemilu ditetapkan dan diberlakukan, muncul dua persepsi politik terhadapnya. Satu sisi ada yang menerima dengan antusias, sebab langkah ke Pemilu 2004 menjadi jelas dan punya pijakan hukum. Sementara pada sisi lain ada yang pesimis, kecewa, dan menentang semua produk Undang-Undang maupun institusi Pemilu.dalam hal ini Pemilu dianggap sekedar menjadi sarana pengukuhan kekuasaan partai politik besar, tak berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Tak bisa dipungkiri, Undang-Undang No.12 tahun 2003 tersebut cepat atau lambat akan membuahkan pragmatisme politik. Yakni suatu sikap politik yang hanya akan berorientasi pada tujuan perolehan kekuasaan dan mengabaikan prinsip-prinsip nilai demokrasi dalam proses pencapaiannya.dalam hal ini sebagian orang merasa kecewa dan cenderung menarik diri dari percaturan politik yang ada serta mengisolasi dirinya dalam lembaga Golput sebagai pilihan politik yang

ada.

Ketentuan pasal 139 ayat 1 jo pasal 139 ayat 2 jo pasal 139 ayat 5 Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu, disebutkan secara tersirat tentang tindakan-tindakan yang dapat diancam pidana berkaitan dengan usaha menggagalkan pemilu. Pasal-pasal inilah yang nantinya dimungkinkan sebagai pasal karet untuk menjerat siapa saja warga negara Indonesia yang memilih bergabung dalam lembaga Golput sebagai pilihan politiknya. Meski dalam ketentuan pasal-pasal karet tersebut hanya dapat dikenakan pada "penganjur" Golput, bukan pada individu yang memilih Golput itu sendiri. Mengutip keterangan Nur Basuki, SH, ahli hukum pidana Fakultas Hukum UNAIR, bahwa ketentuan ketiga pasal tersebut memang berpotensi dapat dikenakan pada penganjur Golput, dan bukan atau tidak dapat dikenakan pada individu pemilih Golput.Mengapa? karena dalam pasal tersebut parameter yang digunakan adalah menghalang-halangi, memberi imbalan materi, dan menggagalkan upaya penyampaian hak pilih seseorang. Menekankan pada semata-mata upaya sebelum aspirasi politik itu disampaikan (upaya mempengaruhi ideology). Meminjam istilah Ernest Mendels, bahwa penaklukan idiologi berarti bahwa pembebasan manusia harus diarahkan pada usaha yang sadar untuk merombak tatanan masyarakat….dst, mungkin inilah yang ditakutkan oleh penguasa negeri ini akan adanya perombakan tatanan masyarakat bila Golput di biarkan menjamur dan menjamah kehidupan demokrasi negeri ini.

Ada hal menarik dari fenomena Golput yang semakin membudaya dan upaya penguasa untuk membungkamnya, bahwa dalam pengaturan hukum yang lain yaitu tentang Hak Asasi Manusia, sangat dijaminnya kebebasan sipil untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Dalam Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 23 (1) dan (2), secara tegas tersurat menyebutkan jaminan setiap orang untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik. Lebih tegas lagi dalam ayat 2 menjamin kebebasan untuk mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik. Yang menjadi pertannyaan kemudian adalah dimana kepastian hukum dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada bila antara satu peraturan dan peraturan yang lain saling bertentangan?

Kembali pada ketentuan pasal 139 Undang-Undang Pemilu, ada baiknya bila dikupas ayat per ayat yang ketentuannya memungkinkan menjerat penganjur Golput. Pada pasal 139 ayat 1, dikenakan pada setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan "menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih" diancam dengan pidana…dst. Pada ketentuan bergris bawah itulah penganjur Golput dapat dikenakan pasal ini. Mengapa? Karena interpretasi dan operasionalisasinya dapat dikenakan pada tindakan propaganda yang dilakukan oleh setiap orang yang isinya tentang anjuran Golput. Propaganda golput tentu hasil akhir yang diinginkan adalah menghalangi khalayak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pada pasal 139 ayat 5, dikenakan "pada setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara…dst." Sama dengan ketentuan ayat 1 di atas bahwa dalam interpretasi dan operasionalisasi dari pasal ini dapat dikenakan pada penganjur Golput. Karena kategori menggagalkan pemungutan suara dalam pasal ini tidak jelas dan kabur. Artinya dengan ketentuan menggagalkan yang tidak jelas tersebut, penguasa dan praktisi peradilan terutama hakim bisa saja menggolongkan Golput sebagai usaha menggagalkan pemungutan suara.

Itulah mengapa ketentuan pada pasal 139 Undang-Undang No.12 tahun2003 tersebut dikategorikan sebagai pasal karet, jelas dan tegas bahwa pemberlakuannya sangat tergantung pada interpretasi dan operasionalisasi pelaksanaan. Produk hukum seperti inilah sebenarnya yang harus di amandir karena tidak responsive terhadap perkembangan sosial masyarakat yang ada. Mengapa begitu? Jelas bahwa Golput bukanlah suatu ancaman terhadap kehidupan demokrasi dan politik di negeri ini,seperti anggapan penguasa selama ini. Namun sebaliknya bahwa Golput adalah warna dari kehidupan berdemokrasi, karena merupakan perwujudan dari hak-hak sipil warga negara untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, meskipun keyakinan politik itu berupa Golput yang lahir dari refleksi antipati masyarakat terhadap membudayanya sikap politik selama ini yang hanya berorientasi pada tujuan perolehan kekuasaan dan mengabaikan prinsip demokrasi dalam proses pencapaiannya.

Kiranya perlu diyakini bahwa Undang-Undang Pemilu penting dijadikan pijakan hukum, tapi Undang-Undanng No 12 tahun 2003 tersebut bukanlah segala-galanya. Undang-Undang menjadi benda mati sejak setelah diundangkannya dan hanya akan hidup kembali melalui interpretasi pelaksanaan. Artinya selalu ada ruang, betapapun terbatasnya, untuk menginterpretasikan dan mengoperasionalkan Undang –Undang Pemilu, termasuk mengenai pasal-pasal yang diindikasikan dapat menjerat Golput sekaligus penganjur Golput.

Dalam realitas transisi politik Indonesia, Pemilu sebagai institusi rangkaian proses demokrasi memegang fungsi penting.tapi perlu diingat bahwa Pemilu bukan merupakan peristiwa tersendiri dan terpisah dari rantai demokrasi negeri ini. Salah satu unsur penting dalam rangkaian itu adalah kepercayaan masyarakat.kepercayaan masyarakat baru akan tumbuh bila diyakini bahwa Pemilu membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat kedepan.

Wida
Pemimpin Redaksi LPM EKSEKUSI
Fak. Hukum UNAIR

Saatnya Menghargai Golput!

NEWSLETTER MERAH PUTIH
EDISI MEI-JULI 2003
Halaman 1

EDITORIAL
Saatnya Menghargai Golput!

Golput bak hantu di siang bolong. Keberadaannya pun masih penuh dengan stigmatik dan stereotipe.

Menjelang pesta demokrasi 2004 ia kembali dimunculkan dengan wajah buram. Wajah yang penuh arti negatif dalam transisi demokrasi. Tak ayal, negara pun sibuk menyiapkan perangkat hukum untuk menjeratnya.

Ya. Logika negara memang senantiasa tidak jernih dalam memandang persoalan. Sebuah kekuatan hukum dipaksakan, tanpa memandang resalitas praksis di lapangan. Bagaimana manisnya Parpol sewaktu kampanye. Namun pasca pemilu mereka mengacuhkan begitu saja nasib rakyat. Hanya kekecewaan yang bisa dituai.

Argumentasi golput dalam pemilu 2004 kiranya dapat dipahami sebagai kritik atas kondisi politik yang ada. Keikutsertaan dalam pemilu hanya akan memanjakan partai politik dengan prilakunya sekarang. Partai akan menikmati besarnya dukungan publik, meskipun kenyataannya mereka tidak mampu mewakili kepentingan masyarakat. Keadaan pun akan bertambah buruk.

Sebab demikian, biarkan golput menjadi bagian dari praktik politik warga negara dalam berdemokrasi. Di beberapa negara lain sistem politik tetap berjalan, meskipun angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya berkisar antara 50-60%. Stabilitas sebuah sistem politik lebih ditentukan oleh kapabilitas sistem tersebut dalam memenuhi fungsinya.

Selain itu, kita juga sadar bahwa masalah pemilu bukanlah hanya golput. Ada berbagai macam masalah yang lebih besar yang semestinya memperoleh perhatian serius dalam pemilu mendatang, antara lain masalah aturan-aturan pelaksanaan dari sistem pemilihan yang digunakan, penyelenggaraan pemilu yang bersih, dan politik uang.

Redaksi


TIM MERAH PUTIH EDISI GOLPUT:

Penanggung jawab: M. Kodim (Sekjend PPMI Kota Surabaya).
Koordinator:
Saiful Haq. Penulis: Wida, Iskandar, Moh. Kodim, Sholihin Hasan.
Editor:
Munib Rofiqi, Hizbulloh Huda, Danang.
Penggali Data:
Gugun Pribadi, Hesti, Jojo, Ria, Hari, Rahma. Foto: Zain Ubaidillah.
Desain:
Ismail Amrulloh.
Alamat Redaksi:
LPM Edukasi Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117, Kontak: 081-55272811.
E-mail:
ppmi_kotasurabaya@yahoo.com.
Design cover by :
Iruel AM.

Merah Putih adalah media dua bulanan yang diterbitkan oleh Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), konsentrasi pada isu-isu kerakyatan sebagai upaya pembangunan masyarakat sipil. Kebijakan editorial Merah Putih independen terhadap semua organisasi politik maupun organisasi masyarakat.

Monday, August 07, 2006
BP NAS PPMI

Kode Etik PPMI

Konsideran Kode Etik

Tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang represif dan otoritarian, ternyata menjadi momentum besar dan penting bagi dunia pers umum di tanah air untuk bebas berekspresi. Kemerdekaan pers di Indonesia saat ini telah menjadi saranan pemenuhan hak asasi manusia dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers tersebut, maka dunia pers menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.

Dalam hal ini pers mahasiswa juga adalah salah satu agen informasi yang memiliki ciri dan karateristik sendiri dibandigkan pers umum. Dimana secara operasional pers mahasiswa memiliki ca ra pengelolaan, dan sajian informasi yang identik dengan pembelaan hak-hak rakyat dengan dukungan idealisme gerakan mahasiswa.

Oleh karena itu guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara benar, jelas dan tepat, maka pers mahasiswa juga memerlukan suatu landasan moral/etika yang disebut Kode Etik Pers Mahasiswa (PPMI).

Kode etik pers mahasiswa itu tentunya sarat dengan harapan bahwa ia bisa menjadi landasan moral, aturan main, penguat identitas, independensi, kritisisme dan landasan advokasi bagi wartawan mahasiswa saat menjalankan aktivitas jurnalistik. Tak hanya itu kode etik juga perlu dipahami sebagai aturan atau norma yang layak dijalankan di pers mahasiswa sebagai konsekuensi berorganisasi.

Sistem dan tata nilai yang tercantum dalam Kode Etik PPMI ini pada dasarnya tak bersifat mengikat tetapi obyektif dan sistematis serta tak terhegemoni oleh pihak manapun. Sekali lagi kode etik PPMI hanya berperan sebagai pengawal dan pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan mahasiswa.


Atas dasar itu Komisi Kode Etik perlu merekomendasikan:


KODE ETIK PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA (PPMI)
  1. Pers mahasiswa mengutamakan idealisme.
  2. Pers mahasiswa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
  3. Pers mahasiswa proaktif dalam usaha mencerdaskan bangsa, membangun demokrasi dan mengutamakan kepentingan rakyat.
  4. Pers mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab menghormati, memenuhi dan menjunjung tinggi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas.
  5. Pers mahasiswa harus menghindari pemberitaan diskriminasi yang berbau sara.
  6. Pers mahasiswa wajib menghargai dan melindungi hak nara sumber yang tidak mau disebut nama dan identitasnya.
  7. Pers mahasiswa menghargai off the record terhadap korban kesusilaan dan atau pelaku kejahatan/tindak pidana dibawah umur.
  8. Pers mahasiswa dengan jelas dan jujur menyebut sumber ketika menggunakan berita atau tulisan dari suatu penerbitan, repro gambar/ilustrasi, foto dan atau karya orang lain.
  9. Pers mahasiswa senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan harus objektif serta proporsional dalam pemberitaan dan menghindari penafsiran/kesimpulan yang menyesatkan.
  10. Pers mahasiswa tidak boleh menerima segala macam bentuk suap, menyiarkan atau mempublikasikan informasi serta tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi dan golongan.
  11. Pers mahasiswa wajib memperhatikan dan menindak lanjuti protes, hak jawab, somasi, gugatan dan atau keberatan-keberatan lain dari informasi yang dipublikasikan berupa pernyataan tertulis atau ralat.

AD/ART PPMI

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia

Hasil Kongres VIII PPMI,
23 – 27 Maret 2006, Sulawesi Selatan

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

  1. Organisasi ini bernama Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia yang disingkat PPMI.
  2. Didirikan pada tanggal 15 Oktober 1992 dengan jangka waktu yang tidak terbatas, di Malang.
  3. Berkedudukan di Negara Republik Indonesia.


BAB II
AZAS DAN SIFAT
Pasal 2

PPMI berazaskan Pancasila


Pasal 3

PPMI bersifat independen


BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 4

Visi PPMI adalah terciptanya pers mahasiswa sebagai kekuatan pembentuk budaya demokratis.

Pasal 5

Misi PPMI adalah :

  1. Memperjuangkan pers mahasiswa yang menjunjung tinggi kebebasan pers yang bertangung jawab.
  2. Memperjuangkan kelas tertindas dalam aspek perjuangan demokrasi


BAB IV
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 6

PPMI bertujuan :

  1. Mewujudkan cita-cita nasional proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945
  2. Membina daya upaya pers mahasiswa untuk turut mengarahkan pendapat umum dengan berorientasi kerakyatan.


Pasal 7

PPMI berusaha :

  1. Membantu meningkatkan mutu anggota baik di bidang jurnalistik atau manajemen pers mahasiswa
  2. Membantu mengatasi berbagai problema yang dihadapi anggota.
  3. Mandiri dan / bekerja sama dengan instansi pemerintah atau non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri ke arah terwujudnya pers mahasiswa yang berkualitas sejauh visi dan misinya tidak bertentangan AD/ART
  4. Membangun paradigma demokratisasi daalm kehidupan bermasyarkat, berbangsa dan bernegara

BAB V
ATRIBUT
Pasal 8

Atribut PPMI terdiri dari lambang dan bendera

BAB VI
KEANGGOTAAN DAN PENGURUS
Pasal 9

Anggota PPMI adalah Lembaga Pers Mahasiswa yang mendaftarkan menjadi anggota.


Pasal 10

Pengurus PPMI adalah personal yang mendapat persetujuan dari LPM tempat ia bernaung untuk duduk di kepengurusan PPMI.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 11

  1. Kongres
  2. Dewan Etik Nasional
  3. Sekertaris Jendral
  4. Badan Pekerja Nasional
  5. Koordinator Wilayah
  6. Badan Pekerja Wilayah
  7. Rapat Kerja Wilayah
  8. Musyawarah Kota
  9. Pimpinan PPMI Kota
  10. Badan Pekerja Kota
  11. Lembaga Pers Mahasiswa

BAB VIII
STRUKTUR KEWENANGAN

Pasal 12

Kongres merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam PPMI


Pasal 13

Dewan Etik Nasional adalah lembaga independen dengan mekanisme tersendiri dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kerja Sekretaris Jendral


Pasal 14

Sekjend mempunyai kewenangan mengambil keputusan dan kerja-kerja di tingkat nasional yang berkoordinasi dengan Dewan Etik Nasional


Pasal 15

Badan Pekerja Nasional mempunyai kewenangan melakukan kerja-kerja adminstratif di tingkat nasional yang dikoordinasikan oleh Sekjend


Pasal 16

Koordinator Wilayah mempunyai kewenangan membantu kerja-kerja Sekretaris Jendral sesuai wilayah masing-masing


Pasal 17

Badan Pekerja Wilayah mempunyai kewenangan melakukan kerja-kerja ditingkat wilayah dibawah koordinasi Koordinator Wilayah

Pasal 18

Rapat Kerja Wilayah berwenang mengajukan nama-nama sebagai calon Koordinator Wilayah dan Badan Pekerja Wilayah

Pasal 19

Musyawarah kota merupakan kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan kota

Pasal 20

Pimpinan PPMI Kota mempunyai kewenangan tertinggi mengambil keputusan dan kerja-kerja di tingkat kota yang bersifat otonom


Pasal 21

Badan Pekerja Kota mempunyai kewenangan melakukan kerja-kerja diwilayah kota yang dikoordinasikan oleh Pimpinan PPMI Kota


BAB IX
KEUANGAN
Pasal 22

Keuangan diperoleh dari :

  1. Uang pangkal
  2. Uang iuran
  3. Bantuan yang bersifat tidak mengikat
  4. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPMI


BAB X
KODE ETIK
PERHIMPUNAN PERS MAHASISWA INDONESIA
Pasal 23

Anggota PPMI menjunjung tinggi kode etik pers mahasiswa Indonesia

BAB XI
PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 24

Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres

BAB XII
PEMBUBARAN PPMI
Pasal 25

Pembubaran PPMI hanya dapat dilakukan atas keputusan Kongres


Pasal 26

Penyelesaian seluruh kekayaan dan hutang piutang pada saat dilakukan Kongres

BAB XIII

Proses Penyelesaian Masalah

Pasal 27

Konflik diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
ATRIBUT dan ART

Pasal 1
Lambang

  1. Lambang PPMI bertuliskan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia ditulis setengah melingkar yang berlatar belakang segitiga sama sisi dan pena dengan singkatan PPMI di tengah
  2. Lambang PPMI berwarna merah

Bendera

  1. Bendera berwarna putih berukuran 2:3 dengan lambang PPMI di tengahnya
  2. Atribut lainnya merupakan sarana pelengkap yang tidak bertentangan dengan AD/ART

Pasal 2

Arti :

  1. Segitiga sama sisi dengan tulisan PPMI di tengah menunjukkan bahwa PPMI berdiri pada sisi yang netral diantara 3 pilar demokrasi
  2. Tulisan dengan setengah lingkaran berarti perjuangan yang tanpa akhir dan dinamis.
  3. Pena berarti identitas kita sebagai pers mahasiswa
  4. Warna merah berarti kita berani untuk menyatakan kebenaran
  5. warna putih melambangkan independensi

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 3

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) anggota PPMI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Pers Mahasiswa yang ada di lingkungan perguruan tinggi dan aktif melakukan aktivitas kelembagaan dalam jangka waktu 6 bulan (menerbitkan media)
  2. Mendaftarkan diri menjadi anggota
  3. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 4

Kewajiban-kewajiban Anggota :

  1. Mematuhi AD/ART dan peraturan PPMI
  2. Menjaga nama baik PPMI
  3. Membayar uang iuran
  4. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PPMI

Pasal 5

Hak-Hak Anggota

  1. Setiap anggota mempunyai hak yang sama
  2. Anggota mempunyai hak suara dan hak bicara

Pasal 6

Jenis-jenis Pelanggaran

1. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PPMI sesuai dengan pasal 4

2. Melakukan pelanggaran terhadap kode etik pers mahasiswa Indonesia

Pasal 7

Sanksi-Sanksi dibedakan menjadi :

1. Sanksi ringan berupa teguran lisan

2. Sanksi sedang diberikan secara tertulis ketika anggota mendapat 2 kali teguran lisan

3. Sanksi berat diberikan berupa pencabutan status keanggotaan PPMI setelah mendapat teguran secata tertulis 3 kali berturut-turut

Pasal 8

Mekanisme pemberian sanksi

1. Sanksi diberikan oleh Sekjend atas pertimbangan Dewan Etik Nasional

2. Sebelum sanksi dijatuhkan, setiap anggota berhak melakukan pembelaan

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Kepengurusan terdiri dari Pengurus Nasional , korwil dan Pengurus Kota

Pasal 10

Pengurus berhenti atau diberhentikan apabila:

  1. Telah menyelesaikan masa studi kuliah dan/atau diberhentikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan
  2. Meninggal dunia
  3. Melanggar AD/ART
  4. Hal-hal lain yang menyebabkan tidak dapat melakukan tugasnya
  5. Mengundurkan diri dengan membuat surat pengunduran diri

Pasal 11

Masa kepengurusan PPMI adalah:

  1. PPMI pusat selama 18 bulan
  2. PPMI kota selama 1 (satu) tahun

Pasal 12

Mekanisme pemberian sanksi :

  1. Ketika Sekretaris Jenderal melakukan pelanggaran berat maka sanksi diberikan dengan melakukan Kongres Luar Biasa
  2. Kongres Luar Biasa akan difasilitasi oleh Dewan Etik Nasional yang akan diatur di pasal selanjutnya

BAB 1V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Etik Nasional adalah :

  1. Memberikan pertimbangan kepada Sekjend baik diminta maupun tidak
  2. Mengawasi jalannya roda organisasi dan kode etik PPMI
  3. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres di akhir kepengurusan secara tertulis
  4. Menyelenggarakan musyawarah Dewan Etik Nasional
  5. Memfalisitasi Kongres Luar Biasa

Pasal 14

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretaris Jendral adalah :

1. Melaksanakan hasil-hasil Kongres

2. Memberikan laporan pertanggungjawaban di akhir kepengurusan secara tertulis

3. Menyelenggarakan Kongres

4. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional

5. Menjadi penanggung jawab atas kerja Koordinator Wilayah

6. Membangun hubungan dengan berbagai pihak

7. Mengangkat staf Badan Pekerja Nasional

8. Mengangkat Koordinator Wilayah

9. Memfasilitasi advokasi dan pembangunan opini publik atas masalah kebebasan pers (baik umum maupun pers mahasiswa) yang dilakukan PPMI

Pasal 15

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pekerja Nasional adalah :

1. Melaksanakan kerja-kerja administraif di tingkatan nasional.

2. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Jendral PPMI di akhir kepengurusan secara tertulis

3. Melaksanakan setiap instruksi Sekretaris Jendral dari PPMI

Pasal 16

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab korwil adalah :

1. Membantu sekjend dalam melakukan kerja-kerja ditingkat wilayah

2. Mengkoordinasi kota-kota di wilayah masing-masing

3. Melaksanakan rapat kerwil

Pasal 17

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua PPMI Kota adalah :
1. Mengkoordinasikan LPM-LPM di wilayah Badan Pekerja Kota
2. Menyelenggarakan musyawarah kota
3. Memberikan laporan perkembangan di akhir kepengurusan pada Sekjend secara tertulis
4. Melaksanakan hasil-hasil musyawarah kerja di masing-masing kota


Pasal 18

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pekerja wilayah adalah :
1. Melaksanakan kerja-kerja di tingkatan wilayah
2. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada korwil diakhir kepengurusan secara tertulis
3. Melaksanakan setiap instruksi dari korwil

Pasal 19

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pekerja Kota adalah :
1. Melaksanakan kerja-kerja di tingkatan kota
2. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada ketua PPMI kota di akhir kepengurusan secara tertulis
3. Melaksanakan setiap instruksi dari ketua PPMI kota

BABV
MEKANISME ORGANISASI
Pasal 20

Dewan Etik Nasional bertanggung jawab kepada Kongres

Pasal 21

Sekjend bertanggung jawab kepada Kongres

Pasal 22

Badan Pekerja Nasional bertanggung jawab kepada Sekjend

Pasal 23

Korwil bertanggung jawab pada sekjend

Pasal 24

Badan pekerja wilaYah bertanggung jawab kepada korwil

Pasal 25

Pimpinan kota bertanggung jawab kepada musyawarah Kota

Pasal 26

Badan Pekerja Kota bertanggung jawab kepada pimpinan kota

BAB VI

JENIS-JENIS FORUM

Pasal 27

1. Kongres merupakan forum tertinggi dalam PPMI yang bersifat mengikat

2. rapat koordinasi Nasional merupakan forum rapat yagn membahas dan menetapkan program kerja di tingkat nasional yang diikuti oleh Sekretaris Jendral, Badan Pekerja Nasional,korwil dan pimpinan Kota

3. rakkornas merupakan forum rapat dalam rangka melakukan koordinasi dan pemgambilan kebijakan-kebijakan penting dalam tingkat nasional terkait dengan situasi yang berkembang diikuti oleh seluruh badan yang ada di PPMI

4. Kongres Luar Biasa dilaksanankan dalam keadaan memaksa, yang kewenangannya setingkat /sama dengan kongres

5. Musyawarah kota merupakan forum tertinggi dalam PPMI kota

6. musyawarah wilayah dilakukan dalam rangka menentukan calon koordinator wilayah dan badan pekerja wilayah

7. Musyawarah Kerja Kota merupakan forum musyawarah yang membahas dan menetapkan program kerja ditingkat kota

8. Musyawaah Koordinasi kota merupakan forum musyawarah dalam rangka melakukan koordinasi dan pemgambilan kebijakan-kebijakan penting dalam tingkat kota terkait dengan siuasi yang berkembang diikutii oleh seluruh badan yang ada di PPMI kota

9. Musyawarah Luar Biasa Kota dilaksanakann dalam keadaan memaksa, yang kewenangannya setingkat/ sama dengan musyawarah kota


BAB VII
MEKANISME KONGRES
Pasal 28

1.Kongres dilaksanakan setiap 18 bulan sekali
2. Tanggal dan tempat serta acara Kongres harus diberitahukan oleh Sekjend selambat-lambatya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan.
3. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota.
4.Agenda Kongres terdiri dari :
a.Pertanggungjawaban Sekjend dan DEN
b.Pendemisioneran Sekjend dan DEN
c. Pembahasan dan pengesahan AD/ART, GBHK, GBHO, kode etik, rekomendasi dan kebijakan organisasi lain.
d. Pembahasan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 29

1. rakor Nasional dilaksanakan setidak-tidaknya 2 bulan setelah kongres

2. rakor Nasional dilaksanakan satu periode kepengurusan

3. rakor Nasional menentukan program kerja yang akan dilaksanakan

4. rakor Nasional diikuti oleh Sekretaris Jenderal, Badan Pekerja Nasional, korwil, bp wilayah dan PPMI kota

Pasal 30

1. rapat Koordinasi nasional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi

2. rapat Koordinasi nasional dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Badan Pekerja Nasional, korwil,bp wil dan PPMI Kota

Pasal 31

1. Dalam keadaan memaksa dapat dilaksanakan Kongres Luar Biasa yang kewenangannya setingkat/sama dengan Kongres.
2. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya disepakati oleh 1/2 lebih 1 jumlah anggota PPMI Kota.

Pasal 32

  1. Rapat wilayah dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan PPMI Kota
  2. rapat wilayah dilaksanakan untuk menentukan calon korwil
  3. rapat wilayah dilaksanakan untuk menentukan badan pekerja wilayah

pasal 33

  1. musyawarah kota dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan PPMI Kota
  2. Musyawarah Kota memilih pimpinan Kota
  3. Musyawarah Kota diikuuti sekurang-kurangnya oleh 1/2 lebih 1 jumlah anggota PPMI Kota.
  4. Musyawarah Kota diikuuti oleh seluruh LPM anggota di kota yang bersangkutan

BAB VIII

MEKANISMSE PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 34

Apabila konflik terjadi antar lembaga pers mahasiswa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab adalah PPMI kota

Pasal 35

Apabila konflik terjadi antara lembaga pers mahasiswa dengan PPMI Kota yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab adalah korwil

Pasal 36

Apabila konflik terjadi antara korwil dengan PPMI Kota yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab adalah sekjend

Pasal 37

Apabila konflik terjadi antara PPMI Kota dengan PPMI Kota lainnya yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab adalah sekjend dan DEN

Pasal 38

Apabila konflik terjadi antara PPMI Kota dengan Sekretaris Jenderal yang berhak menyelesaikan adalah Dewan Etik Nasional

Pasal 39

Apabila konflik terjadi antara Sekretaris Jenderal dengan Dewan Etik Nasional yang berhak menyelesaikan adalah kongres dan/ atau Kongres Luar Biasa

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan